Corruption Erradication In Indonesia: Preventive Actions
R. Bayu Perdana
Saturday, 6 January 2018

Indonesia has a long historical background with corruption. Even before the independence of Indonesia in 1945, the people have engaged in corruption. Some people say that corruption has a part of Indonesian culture. After independence, Indonesia has been trying to eradicate corruption in every different presidential era. The government also has issued several statues in […]

read more
Mahkamah Agung – Badan Legislatif Ke-Empat di Indonesia?
Annisa Ismail
Tuesday, 3 January 2017

Konsep trias politica yang dikembangkan oleh Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang; badan legislatif yang bertugas membuat peraturan, badan eksekutif yang menjalankan peraturan, dan badan yudisial yang bertugas mengawasi dan mengadili proses penerapan peraturan. Konsep ini diterapkan secara implisit di Indonesia;

read more
The Indonesian E-Commerce Roadmap – What we know so far
Annisa Ismail
Thursday, 12 May 2016

On 14 January 2016, the Indonesian e-commerce roadmap was announced after a widely publicized meeting between Coordinating Minister for Economic Affairs Darmin Nasution, Minister of Communications and IT Rudiantara, Minister of National Development Sofyan Djalil, Finance Minister Bambang Brodjonegoro, Trade Minister Thomas Lembong, Chief of Creative Economy Agency Triawan Munaf, and Deputy Governor of Bank […]

read more
Kawasan Tanpa Rokok – Apa yang Kurang?
Annisa Ismail
Tuesday, 19 January 2016

Semua orang berhak atas udara bersih dan segar. Namun pada kenyataannya hingga sekarang masih sulit ditemukan di Indonesia tempat yang sepenuhnya bebas dari bau atau asap rokok. Meskipun kawasan tanpa rokok merupakan salah satu wacana yang digaungkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, pada kenyataannya masih banyak terlihat orang merokok tanpa peduli akan keadaan sekitar. […]

read more
Perundang-undangan E-Commerce di Indonesia – are we there yet?
Annisa Ismail
Monday, 18 January 2016

Pendahuluan Kehidupan manusia yang terus menghasilkan kemajuan dan perkembangan tekonologi terus menghasilkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Pengunduhan musik atau film secara ilegal menjadi bentuk tindak pidana baru pelanggaran hak cipta. Begitu juga dengan jual beli yang dilakukan melalui internet atau online shopping; ini merupakan bentuk baru pembentukan perjanjian jual beli tanpa perlu adanya tatap muka […]

read more
Expansion of the Scope of Pretrial Hearings in Indonesia
Annisa Ismail
Thursday, 3 December 2015

Article 77a of the Indonesian Criminal Procedure Code (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP) limits the scope of pretrial hearings to the validity of an arrest, incarceration, termination of an investigation, and termination of a prosecution. In recent years, the scope of pretrial hearings has been expanded by way of court decisions, which […]

read more
Hakim Sarpin Rizaldi telah mengubah aktivis menjadi positivistik
Maqdir Ismail
Monday, 23 February 2015

Hakim Sarpin Rizaldi, telah dengan berani memutuskan perkara yang tidak gampang. Perkara sulit dan mendapat perhatian yang luar biasa, yaitu perkara permohonan praperadilan terhadap penetapan Budi Gunawan sebagai tesangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, ketika sudah dicalonkan sebagai Kapolri oleh Presiden Republik Indonesia. Hakim Saprin Rizaldi dengan segala risiko, termasuk dicaci-maki, diolok-olok, diancam tidak diakui dan akan dicampakkan sebagai alumni, dikatakan mempermalukan orang sekampungnya, karena telah memutuskan membuka kanal bagi warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik untuk melakukan perlawanan.

read more
Makna Putusan Praperadilan Budi Gunawan
Maqdir Ismail
Wednesday, 18 February 2015

DENGAN meminjam kalimat Andrew Young dalam tulisannya The Forgotten Spirit of the Magna Carta, dapat dikatakan bahwa ‘Putusan objek praperadilan’ yang diperluas oleh Hakim Sarpin Rizaldi bukan merupakan akta kelahiran kebebasan hakim dalam menafsirkan UU, melainkan harus dipandang sebagai ‘sertifikat kematian’ dari kesewenang-wenangan dalam menetapkan status seorang menjadi tersangka.

read more
Usia Pensiun Hakim Agung
Maqdir Ismail
Thursday, 9 October 2014

Keputusan hakim agung secara pasti berurusan dengan seluruh aspek kehidupan manusia modern. Mereka menyelesaikan dan memutus sengketa perdata yang bernilai “ecek-ecek” sampai bernilai tak terhingga, mengadili konglomerat atau si papa, berurusan dengan kejahatan kelas teri hingga berurusan dengan keamanan negara. Ini menunjukkan bahwa urusan yang diselesaikan dan diputuskan oleh hakim agung adalah semua urusan anak manusia, yang sudah ada maupun yang akan ada.

read more
Pemilihan Gubernur BI dan Kekuasaan Pemerintah
Maqdir Ismail
Thursday, 9 October 2014

Bank sentral seperti Bank Indonesia (BI) bukan lembaga politik, tetapi lembaga ekonomi. Lembaga ini independen, seperti yang ternukil dalam UU BI.
Tetapi, dalam keseharian, umumnya semua lembaga politik ingin memanfaatkan bank sentral. Keinginan lembaga politik memanfaatkan bank sentral adalah wajar dan dapat dipahami. Ini terkait posisi bank sentral yang sangat penting dan berimpit dengan ekonomi bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak perlu heran bila pemerintah atau partai politik ingin menguasai bank sentral.

read more
Bukan Kutukan BLBI
Maqdir Ismail
Thursday, 9 October 2014

Landasan hukum untuk penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di luar pengadilan dimulai dengan UU No 25 Tahun 2000 tentang Propernas. Bab IV butir C 3,4,2 UU tersebut menegaskan bahwa debitor yang telah menandatangani MSAA dan telah melaksanakan kewajiban sesuai MSAA harus diberikan jaminan kepastian hukum.

read more