Pengantar Hiruk pikuk pesta Demokrasi, khusunya Pilpres sedang luar biasa gegap gempita. Keadaan ini tidak terlepas dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dari Prabowo Subianto, setelah perubahan syarat pencalonan oleh Mahkamah Konstitusi yang diberi label dengan sinisme yang luar biasa menyakitkan sebagai “Mahkamah Keluarga”. Bisa jadi, salah satu yang bisa digunakan menjadi pokok […]

Dalam bukunya CORRUPTION – A Short History, Carlo Alberto Brioschi (hal 39) menyatakan “THE ACRONYM R.O.M.A.—standing for “radix omnium malorum avaritia” yang secara harfiah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris , “Greed is the root of all evil” dan kalau diterjemahkan secara bebas berarti “keserakahan adalah akar dari segala kejahatan”. Suap-menyuap  itu adalah sejarah yang panjang, sulit untuk diingkari dan […]

Perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah termasuk perkara pidana yang cukup lama menjadi bahan perbincangan, baik oleh para pengusaha, advokat dan tentu saja aktivis anti korupsi. Energi membicarakan BLBI, tentu melebihi dari perkara lain. Perbincangan tentang BLBI menjadi topik menarik, mulai dari jumlahnya yang besar dan para penerimanya adalah juga para orang-orang besar. Kata […]

Dalam simpulan “Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham / Surat Keterangan Lunas Kepada Sdr. Sjamsul Nursalim Selaku Pemegang Saham Pengendali BDNI pada Tahun 2004 Sehubungan dengan Pemenuhan Ke-wajiban Penyerahan Aset oleh Obligor BLBI kepada BPPN “Nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25Agustus 2017” […]

Indonesia has a long historical background with corruption. Even before the independence of Indonesia in 1945, the people have engaged in corruption. Some people say that corruption has a part of Indonesian culture. After independence, Indonesia has been trying to eradicate corruption in every different presidential era. The government also has issued several statues in […]

Konsep trias politica yang dikembangkan oleh Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang; badan legislatif yang bertugas membuat peraturan, badan eksekutif yang menjalankan peraturan, dan badan yudisial yang bertugas mengawasi dan mengadili proses penerapan peraturan. Konsep ini diterapkan secara implisit di Indonesia;

On 14 January 2016, the Indonesian e-commerce roadmap was announced after a widely publicized meeting between Coordinating Minister for Economic Affairs Darmin Nasution, Minister of Communications and IT Rudiantara, Minister of National Development Sofyan Djalil, Finance Minister Bambang Brodjonegoro, Trade Minister Thomas Lembong, Chief of Creative Economy Agency Triawan Munaf, and Deputy Governor of Bank […]

Semua orang berhak atas udara bersih dan segar. Namun pada kenyataannya hingga sekarang masih sulit ditemukan di Indonesia tempat yang sepenuhnya bebas dari bau atau asap rokok. Meskipun kawasan tanpa rokok merupakan salah satu wacana yang digaungkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, pada kenyataannya masih banyak terlihat orang merokok tanpa peduli akan keadaan sekitar. […]

Pendahuluan Kehidupan manusia yang terus menghasilkan kemajuan dan perkembangan tekonologi terus menghasilkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Pengunduhan musik atau film secara ilegal menjadi bentuk tindak pidana baru pelanggaran hak cipta. Begitu juga dengan jual beli yang dilakukan melalui internet atau online shopping; ini merupakan bentuk baru pembentukan perjanjian jual beli tanpa perlu adanya tatap muka […]

Article 77a of the Indonesian Criminal Procedure Code (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP) limits the scope of pretrial hearings to the validity of an arrest, incarceration, termination of an investigation, and termination of a prosecution. In recent years, the scope of pretrial hearings has been expanded by way of court decisions, which […]

Hakim Sarpin Rizaldi, telah dengan berani memutuskan perkara yang tidak gampang. Perkara sulit dan mendapat perhatian yang luar biasa, yaitu perkara permohonan praperadilan terhadap penetapan Budi Gunawan sebagai tesangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, ketika sudah dicalonkan sebagai Kapolri oleh Presiden Republik Indonesia. Hakim Saprin Rizaldi dengan segala risiko, termasuk dicaci-maki, diolok-olok, diancam tidak diakui dan akan dicampakkan sebagai alumni, dikatakan mempermalukan orang sekampungnya, karena telah memutuskan membuka kanal bagi warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik untuk melakukan perlawanan.

DENGAN meminjam kalimat Andrew Young dalam tulisannya The Forgotten Spirit of the Magna Carta, dapat dikatakan bahwa ‘Putusan objek praperadilan’ yang diperluas oleh Hakim Sarpin Rizaldi bukan merupakan akta kelahiran kebebasan hakim dalam menafsirkan UU, melainkan harus dipandang sebagai ‘sertifikat kematian’ dari kesewenang-wenangan dalam menetapkan status seorang menjadi tersangka.